TODAY NEWS

SRIL: Sritex Bidik Pertumbuhan Single Digit pa...

PT Sri Rejeki Isman Tbk. membidik pertumbuhan pendapatan dan labasingle digitpada 2020.Joy Citra Dewi, Corporate Communications Sri Rejeki Isman, mengatakan target pertumbuhanbottom linedantop linetahun ini berkisar antara 6%-8%.Target yang dipasang oleh emiten berkode saham SRIL tersebut tergolong masih konservatif. Pasalnya, perseroan masih mengantisipasi ketidakpastian global yang mungkin berdampak terhadap penjualan Sritex pada tahun ini.“Margin dipertahankan dengan banyak fokus ke produkadded valuetinggi,” ungkapnya kepadaBisnis,Kamis (16/1/2020).Selama periode Januari–September 2019, SRIL membukukan penjualan senilai US$895,08 juta tumbuh 17,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, laba bersih hanya tumbuh tipis 2,45% dari US$70,49 juta menjadi US$72,22 juta.Kinerja positif perseroan didorong oleh penjualan ke Amerika Serikat yang meningkat pesat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.Perseroan terus memperluas pasar ekspor di antaranya dengan meningkatkan penjualan ke Afrika, Jepang, dan Amerika Serikat. Apalagi, perang dagang AS-China memberikan peluang kepada Indonesia untuk meningkatkan ekspor tekstil ke AS.Kenaikan permintaan dari AS sudah terlihat mulai awal tahun ini. AS menjadi pasar produk benang dan pakaian jadi dari perseroan. Perseroan memasok untuk sejumlah merek ternama, seperti Disney, Costco.Di antara sejumlah emitan tekstil, saham SRIL dinilai masih menjadi yang paling menarik dan difavoritkan oleh analis.Janson Nasrial, Senior Vice President Royal Investium Sekuritas, mengatakan hingga kini emiten tekstil yang difavoritkan hanya Sritex karena memiliki model penguasaan bisnis dari hulu ke hilir.Selain itu, dari sisi neraca keuangan Sritex juga cukup baik dimana tingkatleverageyang masih dapat dikendalikan dengan rasiodebt toEBITDA masih di bawah 2 kali.Selain itu, hingga kuartal III/2019 laporan keuangan emitan berkode saham SRIL tersebut menorehkan catatan baiktop linemaupunbottom line. Menurutnya, pertumbuhanlow double digit, suatu saat ini susah dicapai mengingat kondisi global dan domestik yang kurang mendukung.Namun, lanjut dia dengan redanya tensi dagang antara China dan AS harusnya optimisme manufaktur bangkit kembali.“Kenaikan harga komoditas dunia bisa meningkatkan prospek pertumbuhan GDP global khsusnyaemerging marketdan ini juga menjadi keuntungan bagi SRIL. Proyeksi hingga akhir tahunlooking target priceRp350 untuk SRIL,” ungkapnya.Sementara itu, Analis Samuel Sekuritas Suria Dharma mengatakan saat ini sentimen industri tekstil kurang menggembirakan dengan kasus gagal bayar perusahaan tekstil besar dan menyebabkan pinjamannya direstrukturisasi.“Kalau untuk SRIL, valuasinya cukup murah sebenarnya,”jelasnyaPada perdagangan Kamis (16/1/2020), saham SRIL ditutup turun 0,76% ke level Rp262 per saham. Sementara itu, hingga pukul 11:15 WIB perdagangan Jumat (17/1/2020), SRIL menguat 2,29% ke level Rp268 per saham.Dengan harga saham tersebut, perusahaan yang dipimpin oleh Iwan Setiawan Lukminto itu memiliki nilai kapitalisasi pasar Rp5,48 triliun.

Lewat Omnibus Law, Jokowi Beri Kepastian 7 Tam...

Nasib tujuhtambang raksasa batu barayang digantung selama setahun terakhir akhirnya menemui titik cerah. Sejumlah aturan disusun untuk memberikan kepastian hukum operasional tambang emas hitam, baik lewat hadirnya omnibus law maupun revisi ke-enam PP 23 Tahun 2010.
Lewat omnibus law yang diminta oleh Presiden JokoWidodosegera dituntaskan dalam waktu singkat, diatur bahwa tambang batu bara yang semula menganut sistem rezim kontrak menjadi rezim perizinan. Namun, tidak seperti Undang-Undang Minerba yang menggunakan istilah IUPK(Izin Usaha Pertambangan Khusus), omnibus law menggunakan istilah baru yaknimenjadi Perizinan Berusaha Pertambangan Khusus (PBPK).
Salah satu tim perumus Omnibus Law Ahmad Redi membenarkan terkait isi rancangan omnibus law tersebut, ia mengatakan pasal-pasal tersebut hadir karena adanya diskusi dan kebutuhan soal kepastian hukum untuk PKP2B (Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara) dan merupakan hasil usulan Kementerian ESDM.
"Pemerintah harus hadir, apakah dilanjutkan ke eks pemegang PKP2B atau BUMN. Diskusi ini terus mengalir, ada permintaan mereka sudah melakukan investasi besar-besaran kemudian bahwa mereka sebagai produsen batu bara besar kenapa tidak dilanjutkan saja untuk 20 tahun lagi," paparnya, saat berbincang dengan CNBCIndonesia TV, Jumat (17/1/2020).
Paralel dengan Omnibus Law, kata dia, diskusi ini juga berlanjut dengan hadirnya revisi PP 23 Tahun 2010, "Ada kebutuhan untuk beri kepastian hukum kepada PKP2B seperti Adaro Arutmin yang akan berakhir, dan lain -lain," jelasnya.
Sejumlah 7 perusahaan yang akan segera habis kontrak pertambangannya, yakni : PT Arutmin Indonesia yang habis 1 November 2020, PT Kendilo Coal Indonesia yang habis 13 September 2021, PT Kaltim Prima Coal yang habis 31 Desember 2021. Ada pula PT Multi Harapan Utama habis 1 April 2022, PT Adaro Indonesia habis 1 Oktober 2022, PT Kideco Yaja Agung habis 13 Maret 2023, dan PT Berau Coal habis 26 April 2025.
Revisi ke-6 PP 23 Tahun 2010 yang jadi penentu perpanjangan operasional tambang emas hitam tersebut kini tinggal menunggu tanda tangan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Hufron Asrofi mengatakan berdasarkan surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) November 2019, Setneg telah mengundang rapat untuk membahas revisi beleid ini.
"Revisi PP 23/2010 saat ini di Setneg. Atas surat Menteri ESDM Nopember 2019, Setneg telah mengundang rapat. Hasil rapat adalah Setneg akan kirim RPP ke Menteri BUMN," ungkapnya saat dihubungi CNBC Indonesia, Kamis, (16/01/2020).
Menurutnya, jika Kementerian BUMN sepakat, maka proses pembahasan sudah selesai. Proses selanjutnya tinggal pengesahan dan pengundangan. "Kalau Menteri BUMN sepakat dan paraf, maka proses pembahasan selesai. Proses pembahasan srlesai dilanjutkan proses pengesahan dan pengundangan," imbuh Hufron.
Untuk revisi ke-enam PP 23 Tahun 2010, diketahui sudah kelar sejak November lalu dan dikirimkan ke Kementerian Sekretariat Negara. Bahkan, Kemensesneg juga diketahui sudah menggelar rapat untuk membahas revisi ini pada tanggal 10 Januari lalu.CNBC Indonesia menerima draft perubahan tersebut, diketahui draft akhirnya dikirimkan oleh ESDM ke Menteri Sekretaris Negara pada 18 November 2019 dengan nomor surat 516/30/MEM.B/2019.
Surat diteken oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif dan ditembuskan ke 4 menteri, yakni: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Pasal-pasal yang disempurnakan, mengutip istilah surat tersebut, di antaranya adalah pasal 112 PP 23 Tahun 2010. Terutama pasal 112 ayat 2 di mana ditekankan bahwa PKP2B yang diteken sebelum PP 23 Tahun 2010 berlaku bisa dapat perpanjangan waktu, baik perpanjangan pertama maupun kedua, tanpa perlu ada proses lelang setelah berakhirnya kontrak.
Perpanjangan, diberikan dengan mempertimbangkan pendapatan negara. Selain perpanjangan, pasal 112 versi revisi juga mengusulkan PKP2B juga bisa memiliki wilayah sesuai dengan rencana kerja mereka yang telah disetujui menteri sampai berakhirnya masa kontrak. Artinya, tak ada lagi pembatasan 25 ribu hektare seperti aturan sebelumnya.

more

Daily Research - Easy stock guide

Indonesia Daily Focus Jan...

Mirae Asset Sekuritas Indonesia
Daily Focus
Consumer – Maintain our positive stance
Improved soft commodities prices posing risk, but Rupiah getting strongerMost consumer companies in Indonesia still depend on imported raw materials. Thus, the volatility of global commodity prices and US$/IDR performance are two important factors that can affect their profitability margins. We notice that most soft commodities prices show an improvement in prices and have been quite resilient until early 2020. A resilient upward trend in raw material prices could hamper consumer companies’ profitability margins as it would increase their costs. However, as the Rupiah’s performance is still solid, we believe that the risk from soft commodities price hikes is manageable. Moreover, we believe that consumer companies under our coverage have the leeway to pass on potentially higher costs, as rising raw materials prices will also affect their competitors. Thus, we maintain our forecasts on all consumer companies under our coverage.New product innovations should help boost revenue growth In order to mitigate the soft revenue growth in the recent years, consumer companies are trying to diversify their businesses by adding new product portfolios. We believe that the strategy of consumer companies under our coverage to keep creating new and innovative products will continue this year and help boost revenue growth.
Higher inflation with stable purchasing power gives room for higher ASPThe Consumer Price Index (CPI) showed a tamed inflation rate in 2019. Going forward into 2020, we think that the inflation rate can rise due to some tariff adjustments. Although higher inflation could theoretically reduce consumers’ purchasing power, we believe that a rise in the inflation rate might also provide an opportunity for consumer companies to increase their ASPs.Maintain Overweight on consumer sectorWe maintain our Overweight recommendation on the consumer sector.

Analysis - Easy stock guide

Consumer - Maintain our p...

Mirae Asset Sekuritas Indonesia Sector UpdateConsumer - Maintain our positive stance by Mimi Halimin (mimi.halimin@miraeasset.co.id)Jan 16, 2020
Consumer - Maintain our positive stance
Improved soft commodities prices posing risk, but Rupiah getting strongerMost consumer companies in Indonesia still depend on imported raw materials. Thus, the volatility of global commodity prices and US$/IDR performance are two important factors that can affect their profitability margins. We notice that most soft commodities prices show an improvement in prices and have been quite resilient until early 2020, which we believe is partly due to unfavorable weather conditions. A resilient upward trend in raw material prices could hamper consumer companies’ profitability margins as it would increase their costs. However, as the Rupiah’s performance is still solid, we believe that the risk from soft commodities price hikes is manageable. According to Bloomberg, the US$/IDR exchange rate stands at around 13,673 (as of January 13), and we expect less volatility in the Rupiah’s performance this year. Moreover, we believe that consumer companies under our coverage have the leeway to pass on potentially higher costs, as rising raw materials prices will also affect their competitors. Thus, we maintain our forecasts on all consumer companies under our coverage.
New product innovations should help boost revenue growthIn our last consumer report (2020 outlook: Stable economy should support consumption), we believe that new product innovations should help boost consumer companies’ revenue growth this year. In order to mitigate the soft revenue growth in the recent years, consumer companies are trying to diversify their businesses by adding new product portfolios. We believe that the strategy of consumer companies under our coverage to keep creating new and innovative products will continue this year and help boost revenue growth. Moreover, some of their new products are more premium than the existing products, providing room for higher ASP growth.
Higher inflation with stable purchasing power gives room for higher ASPThe Consumer Price Index (CPI) showed a tamed inflation rate in 2019, standing at 0.34% in December 2019 (+2.72% YTD, +2.72% YoY). Going forward into 2020, we think that the inflation rate can rise due to some tariff adjustments, such as higher cigarette prices and BPJS premium for entrepreneurs (Peserta Bukan Penerima Upah/PBPU and Bukan Pekerja/BP). Although higher inflation could theoretically reduce consumers’ purchasing power, we believe that a rise in the inflation rate might also provide an opportunity for consumer companies to increase their ASPs. Meanwhile, in terms of purchasing power outlook, we believe that the government’s decision to cancel the electricity tariff adjustment for 900VA economically capable households (Rumah Tangga Mampu/RTM) starting on 1 January, 2020 will support consumers’ purchasing power. According to press reports, this decision is based on the consideration of economic stability and people’s purchasing power. Thus, we believe that higher inflation, along with stable purchasing power, could provide consumer companies with the scope to increase ASPs.
Maintain Overweight on consumer sectorWe maintain our Overweight recommendation on the consumer sector. Improved soft commodities prices present a risk to consumer companies’ profitability margins. However, we believe that the soft outlook for oil prices and relatively stronger Rupiah could mitigate the risk. Moreover, we believe that the re-evaluation of the government’s plan to adjust electricity tariff for 900VA customers considered as economically capable households (Rumah Tangga Mampu/RTM) starting on 1 January, 2020 will support consumer purchasing power. Stable purchasing power, combined with an expected rise in inflation rate, should provide consumer companies with the scope to increase ASPs, in our view.